Konferensi

SIMPOSIUM NASIONAL:

MENGKAJI ISU LINGKUNGAN DAN POLITICAL WILL MENUJU REHABILITASI DAN KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

YTH. MAHASISWA INDONESIA

Oleh : Tim Perumus Konferensi

FMIPA Universitas Indonesia

Isu lingkungan merupakan agenda baru dunia global yang paling dinamis.  Permasalahan yang diusung dalam isu lingkungan tersebut berisi berbagai macam karakter spesifik.  Karakter tersebut adalah transboundary, threshold effects, high technically aspects, dan scientific uncertainty. Situasi tersebut telah menjadikan masalah lingkungan sebagai the most liveliest issue yang sangat potensial untuk mendorong terciptanya beragam interaksi, baik yang bersifat kooperatif maupun konflik.

Peredaman interaksi yang muncul dari berbagai permasalahan tersebut adalah dengan menganalisa secara bijak terhadap permasalahan yang ada dan pendelegasian tanggungjawab secara benar oleh semua pihak.  Urgensi untuk menggerakkan massa dalam upaya menemukan solusi yang tepat adalah sangat benar. Hal tersebut yang mendasari lahirnya Simposium Nasional untuk penyelamatan lingkungan Indonesia.

Perkembangan topik isu lingkungan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan:

Isu lingkungan tersebut merupakan isu yang sangat luas.  Hal tersebut dikarenakan kompleksitas permasalahan tersebut menyangkut aspek-aspek krusial.  Aspek-aspek tersebut dapat berasal dari multidisiplin ilmu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kelompok ilmu-ilmu eksakta yang berkaitan langsung dengan studi physical environment yang melingkupinya adalah biologi, kimia, geologi, kehutanan dan sebagainya.

1.     Definisi Isu Lingkungan

Definisi tentang persoalan lingkungan cenderung sangat luas.  Apabila diposisikan dalam ilmu politik diperlukan berbagai pendekatan kebijakan.  Kebijakan tersebut melibatkan beragam kelompok kepentingan dan institusi yang berbeda pula.  Perbedaan kepentingan justru membuat kondisi lingkungan semakin rentan terhadap permasalahan yang diisukan.  Akibatnya, diperlukan suatu pemelajaran yang intensif terkait urgensi penyelamatan lingkungan hidup.  Isu-isu yang seharusnya dipelajari, antara lain:

  1. Dampak konsumsi energi terhadap iklim global
  2. Daur ulang limbah industri dan permukiman di perkotaan
  3. Resiko kualitas produk makanan olahan yang menggunakan metode pertanian modern
  4. Kepunahan spesies-spesies langka di hutan
  5. Permasalahan konversi hutan untuk daerah pemukiman dan industri
  6. Isu penurunan kualitas kehidupan laut (marine depletion)
  7. Kepadatan lalu lintas di kota-kota besar
  8. Preservasi satwa liar dan keanekaragaman hayati
  9. Masalah polusi limbah kimiawi
  10. Isu kelangkaan air

Beragam permasalahan tersebut dapat disederhanakan menjadi dua definisi berlabel “green” dan “brown”.   Label “green” menghendaki perhatian terhadap masalah proteksi habitat dan preservasi flora dan fauna.  Label “brown” fokus terhadap segala persoalan yang berkaitan langsung dengan industrialisasi dan urbanisasi.  Menurut Michael Jacobs (1997:1) benang merah yang menghubungkan keragaman persoalan pada kedua label tersebut berhubungan dengan human society dan the natural world.

Ada beberapa perbedaan dalam hal “motivasi” di belakang isu-isu lingkungan tersebut.  Misalnya, isu tentang pemanasan global atau kelangkaan cadangan ikan di laut, lebih didorong oleh masalah keberlangsungan (sustainability) sistem ekonomi yang ada.  Masalah food safety, chemical pollution, dan urban traffic congestion lebih dimotivasi oleh isu kesehatan dan amenity.  Masalah kepunahan satwa-satwa liar dan keanekaragaman hayati hutan-hutan tropis mencuatkan isu tentang etika dan budaya tentang nilai dari “the non-human world”.

Lingkungan adalah satu-satunya isu yang memasuki arena politik dengan membawa ideologi sendiri dan mampu melahirkan gerakan sosial (social movement). Masalah pendidikan, pajak, kesehatan, dan kejahatan mungkin dapat memasuki wilayah politik dan menuntut komitmen politik sampai kadar tertentu dari para pengambil kebijakan.  Namun, belum pernah terdengar adanya istilah “educationalism” ataupun “crimism” apalagi hingga menyaksikan adanya identifikasi budaya tertentu seiring dengan karakter khas dari permasalahan tersebut.

Bertolak belakang dengan uraian sebelumnya, para penggagas masalah lingkungan, khususnya kelompok “green” mampu mengusung label “environmentalism” yang menawarkan sejumlah ideas, norms dan actions dalam kerangka ideologi tertentu.  Ideologi tersebut menyangkut green politics, green economics, green business, dan sebagainya.  Meskipun tidak semua individu ataupun kelompok pencinta lingkungan menerapkan secara utuh “green ideology”, namun kekuatan ideologi tersebut telah menjadikan “the environment” yang sangat variatif tersebut menjadi “single political subject”.

2.      Politik Lingkungan Global

Pendefinisian masalah lingkungan hidup dalam tataran global memiliki definisi tersendiri.  Menurut Porter dan Brown, untuk masuk dalam kategori “global environmental politics”, kualitas persoalan lingkungan harus mengandung ancaman terhadap daya dukung alam.  Daya dukung tersebut menjadikan alam sebagai sebuah ekosistem (the global commons) yang memengaruhi sendi-sendi kehidupan umat manusia.  Hal tersebut tidak hanya terbatas dalam wilayah jurisdiksi negara tertentu.  Perumusan lain adalah seharusnya ada transedensi isu dalam cakupan:

  1. Dampak atau akibat (impacts) dari kerusakan lingkungan tersebut bersifat transboundary.

Lintas jurisdiksi nasional tersebut, baik yang berkenaan dengan aspek sosial (seperti human health) maupun aspek ekonomi termasuk aspek politik dan keamanan.  Adanya kenyataan bahwa lingkup dari kerusakan lingkungan tertentu seperti deforestation, loss of biodiversity, dan global warming sangat luas.

  1. Para pelaku yang terlibat lebih beragam.

Intensitas isu lingkungan global tidak saja melibatkan peran (banyak) negara sebagai aktor utama, tetapi juga berbagai institusi internasional dan non-governmental organizations, termasuk pula perusahaan-perusahaan multinasional.

Namun demikian, tesis tersebut masih dapat diperdebatkan.  Masing-masing aktor memiliki peran dan kekuatan masing-masing dengan memberi karakteristik tersendiri bagi lingkungan global, misalnya :

3.      Dampak Resesi Ekonomi Global terhadap Lingkungan

Perkembangan ekonomi global pasti akan memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia, apalagi perekonomian Indonesia bersifat terbuka.  Perekonomian Indonesia terbuka dari sisi neraca pembayaran mulai dari perdagangan, arus modal masuk dan keluar (capital inflow atau outflow), dan kegiatan pemerintah melalui penarikan serta pembayaran utang luar negeri.  Indonesia harus memperkuat dan memperbesar fleksibilitas ekonomi.

Indonesia pernah terkena dampak perubahan situasi global secara drastis karena Indonesia harus melakukan devaluasi mata uangnya pada tahun 1983 dan tahun 1986 (Sri Mulyani: 2007).  Pemerintah harus mewaspadai terjadinya resesi ekonomi dunia akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi global.  Perlambatan pertumbuhan ekonomi global memang akan terjadi, meski besarannya belum bisa diprediksi.  Menkeu mencontohkan perubahan kebijakan di Cina sebagai respon atas kebijakan AS telah berdampak kepada kurs Rupiah maupun indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) menurun.  Namun, optimisme melambatnya resesi ekonomi global tersebut tidak akan sampai mengakibatkan resesi ekonomi dunia (Boediono: Tempo, 2007).

Hal tersebut bergantung kepada perubahan-perubahan yang terjadi di Amerika Serikat.  Negara adidaya tersebut akan menjadi penentu nasib ekonomi dunia.  Sidang tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) 2007, Rodrigo de Rato selaku ketua IMF memperingkatkan gejolak di pasar kredit (subprime mortgage) bisa mengakibatkan resesi dunia.  Krisis subprime mortgage yang terjadi sejak Juli 2007 telah merontokkan pasar keuangan global.  Melambatnya pertumbuhan ekonomi global tersebut tetap memberikan harapan bahwa pemerintah akan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 6,5-7 persen pada 2009.

Pencapaian target tesebut dapat dilakukan dengan pengembangan sektor penambangan dan pemanfaatan sumber daya alam.  Komoditas sumber daya alam dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.   Menurut Boediono, harga komoditas yang bisa mensubstitusi minyak, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara dan juga komoditas pertanian lain sepert karet akan ikut melonjak ketika harga minyak dunia tinggi di dunia.  Ketersedian sumber daya alam dan tambang tersebut akan memberikan pendapatan nasional yang cukup signifikan untuk memperbaiki ekonomi negara Indonesia.

Sayangnya, pengerukan SDA tersebut melibatkan ketersediaan energi yang cukup minim di Indonesia.  Akiabat lain adalah alih fungsi hutan dan lahan untuk industri, penambangan energi, dan pembangunan perkebunan yang merusak habitat dan ekologi.  Dampak lain adalah pencemaran akibat limbah industri, penambangan, dan kerusakan hutan.  Permasalahan tersebut akan diangkat dalam konferensi pada kegiatan Simposium Nasional 2009.

  1. Berikutnya akan dijelaskan mengenai permasalahan tersebut dalam suatu draft umum.

Depok, 2 Mei 2009

Tim perumus konferensi

KETENTUAN KONFERENSI SN 2009


I. PRASYARAT PESERTA

Peserta konferensi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas yang bersangkutan hingga Juli 2009.
  2. Mengisi formulir pendaftaran peserta konferensi (terlampir) dan wajib konfirmasi minimal 30 hari sebelum hari H.
  3. Menyerahkan pas foto 3 x 4 dan 2 x 3, masing-masing sebanyak 2 lembar.
  4. Membawa surat keterangan mahasiwa aktif, surat pengantar dari lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan, dan surat keterangan sehat.
  5. Membuat paper analisis permasalahan (sesuai tema) yang terjadi di daerahnya beserta solusi konkret, sesuai dengan draft yang diberikan sebagai berikut.

Catatan:

-       Paper, formulir, dan foto harus dikirimkan dalam bentuk softcopy selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2009 ke Email:  konferensi.lingkungan@gmail.com

-       Forum diskusi terbuka pra-konferensi dapat bergabung di facebook: Email

konferensi.lingkungan@gmail.com

-       Konfirmasi peserta (minimal 23 Juni 2009) dan pertanyaan seputar konferensi melalui dapat diajukan ke Contact Person : Mulyani (HP. 08988067027/ 085668105704).

-       Peserta akan dikirimkan draft konferensi 2 (berdasarkan draft konferensi 1 dan paper yang telah dikirimkan) pada tanggal 3—9 Juli 2009.

-       Informasi dapat dilihat di simposiumnasionalfmipa.co.cc.

-       Setiap Universitas hanya diwakili maksimal 3 orang peserta.

II. MATERI PEMBAHASAN (DRAFT KONFERENSI 1)

Materi pembahasan meliputi hal-hal berikut:

  1. Permasalahan Pencemaran Lingkungan
  2. Fakta-fakta dari berbagai kasus pencemaran lingkungan berbagai daerah di Indonesia, yang didukung oleh data, analisa, dan studi kasus oleh peserta.
  3. Kasus spesifik terkait pencemaran lingkungan belum ditindaklanjuti oleh pemerintah.
  4. Komparasi kasus lama dan kasus terbaru yang terjadi terkait pencemaran lingkungan.
  5. Faktor-faktor dan kendala fisik pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pencemaran lingkungan.
  6. Peranan seluruh stakeholders dalam upaya menemukan win-win solution dalam rangka penyelamatan lingkungan dari pencemaran.
  1. Permasalahan Krisis Energi di Indonesia
  2. Analisa penyebab dan akibat dari fakta-fakta berdasarkan data dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
  3. Faktor-faktor dan kendala fisik pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait krisis energi.
  4. Peranan seluruh stakeholders dalam upaya menemukan win-win solution dalam rangka penyelesaian permasalahan krisis energi di Indonesia.
  1. Permasalahan Kerusakan Hutan di Indonesia
    1. Fakta-fakta dari berbagai kasus kerusakan hutan berbagai daerah di Indonesia, yang didukung oleh data, analisa, dan studi kasus oleh peserta.
    2. Analisa penyebab dan akibat dari fakta-fakta berdasarkan data dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
    3. Kasus spesifik terkait pencemaran lingkungan belum ditindaklanjuti oleh pemerintah.
    4. Komparasi kasus lama dan kasus terbaru yang terjadi terkait pencemaran lingkungan.
    5. Faktor-faktor dan kendala fisik pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pencemaran lingkungan.
    6. Peranan seluruh stakeholders dalam upaya menemukan win-win solution dalam rangka penyelamatan hutan di Indonesia.

Perundang-undangan terkait untuki dibahas dalam konferensi:

Kehutanan

  1. UU No. 19 Tahun 2004 tentang perpu kehutanan
  2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dilanjutkan dengan Kepres No. 41 Tahun 2004
  3. UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi SDA dan ekosistemnya
  4. PP No. 32 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana penyusunan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
  5. PP No. 47 Tahun 1997 tentang rescoring pertambangan di wilayah kehutanan
  6. PP No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan, rencana pengelolaan dan sertifikasi hutan.
  7. PP No. 59 Tahun 1998 tentang tarif atas penerimaan bukan pajak oleh departeman kehutanan.

Target: adanya pendekatan integrasi dari pengelolaan perkotaan, daerah industri, dan kerjasama yang baik dari semua stakeholders.

Pencemaran lingkungan

Penyebabnya dapat berasal dari: perkembangan IPA dan teknologi, aktivitas industry, aktivitas manusia, dan bencana alam à pencemaran air, darat, dan udara.

  1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang pencemaran udara
  2. UU No. 32 tentang pemda sebagai pengatur pencemaran udara
  3. PP No. 27 tahun 1999 tentang amdal
  4. Permen No. 11 Tahun 2006 tentang kegiatan yang wajib amdal
  5. Impres No. 3 Tahun 2006 tentang komisi penilai amdal
  6. Permen LH No. 6 Tahun 2006 tentang pedoman umum standardisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan sebagai forum konsultasi stakeholders.

Target : Adanya manjemen pengelolaan sampah yang baik, pengajuan advokasi pengurangan penggunaan plastik dan kertas secara hemat, industri menaati perundangan AMDAL.

Krisis energi

  1. Pepres No. 5 tahun 2006 tentang blueprint pengeloaan enrgi nasional
  2. Kepres No. 43 Tahun 1991 tentang konservasi energy
  3. UU No. 27 tahun 2003 tentang panas bumi
  4. PP No 3 tahun 2005 tentang enyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
  5. Kepmen ESDM No. 0002 Tahun 2004 tentang kebijakan energy hijau.
  6. PP No. 3 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
  7. Inpres No. 10 tahun 2005 tentang penghematan energi
  8. Peraturan Menteri ESDM No 0031/2005 tentang tatacara pelaksanaan penghematan energi
  9. Inpres No 1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan biofuel

10. Kepres No 10 tahun 2006 tentang tim nasional pengembangan bahan bakar nabati untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Target : upaya penghematan energi bukan sekedar wacana, tapi bukti.

III. HASIL KONFERENSI

Hasil konferensi berupa solusi yang hadir dari pikiran kritis mahasiswa peserta konferensi.  Hali tersebut akan ditandatangani oleh seluruh peserta dan panitia Simposium Nasional 2009.  Penandatangan dan pengesahan akan dilakukan sesuai dengan tata tertib konferensi dan ketetapan panitia Simposium Nasional 2009.  Penindaklanjutan hasil konferensi adalah adanya rumusan tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah Republik Indonesia selanjutnya mengenai penyelamatan lingkungan hidup Indonesia secara berkelanjutan.

Untuk pendaftaran bisa download formulirnya di link berikut:

http://www.2shared.com/file/5774420/6ca8a121/formulir_pendaftaran_simposium_nasional.html

1 Response so far »

  1. 1

    b said,

    gag da dispensasi bwt maba?
    cz dateline x ud lwat..


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: